Polemik Bansos Wapres: PP KAMMI Minta Sumber Dana Bansos Dicantumkan

Sembako yang dibagikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk korban banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Kamis (28/11) menuai polemik. Pasalnya, tas sembako berwarna biru memiliki logo Istana Wakil Presiden dengan keterangan “Bantuan Wapres Gibran”.

Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah, meminta pihak Istana Wapres memberikan keterangan jelas sumber dana bansos tersebut. Menurutnya, bansos menuai polemik sebab diklaim sebagai bantuan personal Wapres Gibran.

“Publik berhak tau sumber dana yang digunakan untuk bansos Wapres Gibran dari mana. Jika memang masih menggunakan APBN tak sepantasnya diberikan label khusus klaim sebagai bantuan Wapres Gibran,” ucapnya.

Jundi menambahkan, masyarakat juga perlu sadar bahwa Bansos bersumber dari uang pajak rakyat. Sehingga sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, rakyat berhak tau dari mana sumber anggaran dan meminta laporan penggunaannya. Sebab dana bansos bukanlah bagian dari keterbukaan informasi yang dikecualikan.

Agar bansos tidak menjadi polemik, menurut Jundi, sumber bansos juga perlu dicantumkan.

“Jika memang bansos bersumber dari APBN, maka wajib dituliskan juga bantuan tersebut berasal dari ABPN,” ujar Jundi.

Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Arsandi, menduga aksi bagi sembako yang dilakukan Wapres Gibran tersebut sarat muatan politik.

“Politisasi bansos makin dipertontonkan dengan vulgarnya. Jelas ada muatan pesan politik yang ingin disampaikan. Mulai dari pemilihan simbol warna tas hingga secara terang menuliskan nama bantuan Wapres Gibran,” jelasnya.

Menurut Arsandi, jika hal demikian dinormalisasi maka akan merusak iklim demokrasi. Bansos hanya dijadikan sebagai alat politik penguasa melakukan kampanye dini untuk kontestasi politik 2029.

“Jangan heran nantinya kepala daerah mulai berani pasang gambar atau nama mereka pada paket bansos. Sebab Wapres langsung yang memberikan contoh buruk,” pungkasnya.