Majene – Beberapa waktu lalu Polres Majene melakukan konferensi pers melalui Kasi Humas, Iptu Suyuti, dan personil Sat Reskrim dibawah arahan AKP Laurensius Madya Wayne, di Ruang Data Mapolres Majene pada Jumat, 2 Mei 2025. Kegiatan itu dinilai tendesius dan tebang pilih, karena terkesan menyasar pelaku yang diketahui sebagai kader HMI.
Demisioner Korda BEM Nusantara Sulawesi Barat (BEMNus Sulbar), Abdul Wahab, menekankan betapa pentingnya keterbukaan dengan tanpa adanya kesan keberpihakan kepolisian kepada kelompok tertentu dalam sebuah perkara hukum di setiap proses hukum yang tengah bergulir di Polres Majene.
Lebih lanjut, Abdul Wahab, menyampaikan desakan terhadap Kapolres Majene agar segera melakukan konferensi pers terbuka terkait perkembangan kasus tersebut.
“Transparansi dalam penanganan sebuah kasus tidak boleh terkesan tendensius kepada satu kelompok. Sebab hal tersebut dapat merusak citra Polri sebagai lembaga penegak hukum. Olehnya itu, kami mendesak Kapolres Majene melakukan konferensi pers sesuai ketentuan yang ada,” ujar Wahab di Majene, Senin, (2/6/2025).
Wahab menilai pentingnya keterbukaan informasi publik dalam setiap penanganan kasus agar tidak terkesan tebang pilih. “Bukankah masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan sebuah perkara? dan bukankah semangat itu yang dipertontonkan oleh Polres Majene dalam konferensi pers sebelumnya?” ungkapnya.
“Kami meminta agar setiap langkah yang telah diambil tidak berhenti dengan dan tanpa adanya kejelasan,” sambungnya.
Desakan ini bukan hanya sekadar permintaan, tetapi juga merupakan upaya untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan jujur, adil dan terbuka.
Wahab berharap langkah ini dapat menjadi sebuah preseden baik bagi penanganan perkara hukum di masa depan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, khususnya Polri memiliki kecendrungan positif.
“Kita tentu berharap stigma buruk yang menjurus kepada kinerja Polri sebagai instrumen negara bisa membaik. Kami meyakini Polres Majene sebagai bagian dari Polri juga Polda Sulbar, tentu tidak hanya berpikir menjaga citra, melainkan juga tahu langkah solutif meningkatkan trust publik terhadap korps kesatuannya,” pungkas Wahab.
Hingga berita ini dirilis, belum ada klarifikasi resmi dari Kapolres Majene, Muhammad Amiruddin, S.I.K. Masyarakat berharap desakan ini dapat direspon dengan cepat sebagai wujud representasi komitmen Polri terhadap tegaknya independensi hukum dan keterbukaan informasi publik.
